Memaknakan Kembali Nasionalisme Indonesia

Di tengah gemuruhnya globalisasi dengan perdagangan bebasnya yang mulai menghempaskan gelombang keganasannya, nasionalisme Indonesia nampak terengah-engah menghadapi gempuran dari dalam maupun dari luar. Berkembangnya opini yang meragukan relevansi nasionalisme dalam era globalisasi, merebaknya konflik horisontal yang bermotif SARA, serta konflik vertikal yang mulai mencuat pada akhir kekuasaan Orde Baru, telah menggoyahkan sendi-sendi nasionalisme Indonesia.

Opini yang mempertanyakan apakah nasionalisme masih relevan untuk situasi sekarang, situasi pada masa dunia dikatakan sedang menuju borderless karena arus globalisasi dengan perdagangan bebasnya, telah menghantam dinding-dinding nasionalisme. Opini tersebut nampaknya sengaja dikembangkan oleh kekuatan global yang ingin menguasai pasar dengan sebebas-bebasnya. Mereka sengaja mengaburkan realitas bahwa sesungguhnya globalisasi adalah juga manifestasi dari nasionalisme, yaitu nasionalisme chauvinistis, nasionalisme yang didorong oleh nafsu kapitalisme. Mereka menginginkan untuk memiliki kebebasan dalam melakukan investasi serta mengembangkan pasarnya karena sumber daya (resources) yang ada di dalam negerinya tidak mencukupi untuk mempertahankan, apalagi meningkatkan kebutuhan dan tingkat hidup yang telah dinikmati oleh rakyatnya. Untuk itulah mereka melakukan ekspansi, yang pada intinya mencari sumber daya alam, tenaga kerja murah dan pasar untuk hasil produksi mereka, untuk dikuasai, tanpa menempatkan perangkat birokrasi maupun militernya secara langsung. Mereka cukup mengatur dari jauh melalui penguasa setempat. Itulah yang disebut dengan neo kolonialisme/imperialisme, atau disingkat nekolim, suatu bentuk kolonialisme/imperialisme yang sangat lebih efisien daripada bentuk yang lama.

Kalau nasionalisme yang chauvinistis itu terus berusaha memperoleh kebebasan dalam mengembangkan sayapnya, apakah dengan demikian berarti nasionalisme yang tumbuh di belahan dunia ketiga yang merupakan daerah sasaran utama nekolim lalu menjadi tidak relevan? Harus kita fahami bahwa menyatunya negara-negara Eropa Barat ke dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) serta pembentukan mata uang bersama “Euro” bukanlah pertanda akan terwujudnya borderless, melainkan justeru merupakan wujud dari dorongan nasionalisme masing-masing negara yang bersangkutan. Dengan demikian maka jelaslah pengembangan opini yang menyatakan bahwa nasionalisme sudah tidak relevan lagi merupakan pendistorsian yang sangat membahayakan.

Dalam situasi demikian, di dalam negeri sendiri merebak berbagai permasalahan yang mendera nasionalisme Indonesia. Disintegrasi sosial dan kecenderungan terjadinya disintegrasi nasional yang didorong oleh sejumlah elite politik merupakan ancaman terhadap nasionalisme, khususnya dalam dimensi persatuan dan kesatuan bangsa. Disamping itu, dikenalnya Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat korupsi tertinggi nomor tiga di dunia, banyaknya praktek KKN lainnya, pudarnya integritas nasional karena ketergantungan kepada modal asing, banyaknya kasus pelanggaran HAM, terinjak-injaknya hukum oleh kekuasaan (politik dan uang), merebaknya penggunaan narkoba, compang-campingnya etika berpolitik, dan sebagainya, benar-benar telah mencoreng wajah nasionalisme Indonesia.

Kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut telah mendorong lahirnya pertanyaan: beginikah wujud dari nasionalisme Indonesia? Bila bukan seperti apa yang terlihat pada dewasa ini, bagaimanakah sesungguhnya makna nasionalisme Indonesia, serta kenapa makna tersebut tidak segera terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Selanjutnya, bagaimana caranya untuk bisa mewujudkannya?

Secara historis nasionalisme Indonesia lahir sebagai antitesa dari kolonialisme/ imperialisme yang merupakan anak dari kapitalisme. Rakyat yang hidup di satu wilayah geo-politik, Indonesia, mengalami penderitaan yang sama di bawah penindasan kolonialisme Belanda. Dari persamaan nasib itu muncullah satu tekad sebagai satu bangsa untuk membebaskan diri dari penjajahan guna membangun negara merdeka untuk mewujudkan tuntutan hidupnya yang paling substansial dan selama ini tertindas, yang disebut sebagai Tuntutan Budi Nurani Manusia (the Social Conscience of Man), yaitu terciptanya harmonisasi antara kemerdekaan individu dan keadilan sosial.

Tekad tersebut kemudian dicanangkan dalam Sumpah Pemuda yang merupakan akar dari nasionalisme Indonesia. Masyarakat Indonesia yang bersifat plural dengan penuh kesadarannya menyatakan diri sebagai satu bangsa yang memiliki satu tanah air, dalam arti Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau ini adalah satu kesatuan tanah air (wilayah) yang tidak terpisah-pisah. Sedangkan pernyataan satu bahasa haruslah dimaknakan bukan sekedar disepakatinya bahasa Indonesia sebagai lingua franca, melainkan bahasa dalam hal ini perlu ditangkap dalam arti luas, yaitu semua media pengekspresian diri. Dengan demikian perlu dibangun adanya satu kerpribadian nasional yang akan melahirkan identitas sebagai satu bangsa. Masalahnya adalah, kepribadian yang bagaimana yang akan diwujudkan?

Dengan cemerlang founding fathers telah berhasil merumuskan suatu visi yang bersumber dari Tuntutan Budi Nurani Manusia (the Social Conscience of Man), memancar dalam aspirasi rakyat yang tertindas, sebagai antitesa dari kolonialisme/imperialisme. Rumusan tersebut kemudian dituangkan ke dalam Pembukaan UUD 45, yang secara idiil merupakan karakteristik dari nasionalisme Indonesia dan merupakan jiwa dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Dari Pembukaan UUD 45 ini dengan jelas dapat kita tangkap bahwa secara idiil nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme yang chauvinistis, melainkan nasionalisme yang anti penindasan, anti kolonialisme/imperialisme, nasionalisme yang cinta damai, berperikemanusiaan, berkeadilan sosial dan berkedaulatan rakyat. Apalagi dengan dimasukkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka secara tegas dinyatakan bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berKetuhanan Y.M.E. Tidak bisa diingkari bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam nasionalisme Indonesia memberikan ciri sebagai nasionalisme yang beradab.

Kita mensakralkan Pembukaan UUD 45 bukan karena penghargaan kita kepada founding fathers, tetapi karena apa yang dirumuskan oleh founding fathers itu adalah kristalisasi dari aspirasi rakyat yang merupakan jiwa dan cita-cita Kemerdekaan Indonesia.

Permasalahan muncul ketika kita menyaksikan bahwa idealisme tersebut sampai dengan saat ini ternyata belum terwujud, bahkan kini bangsa Indonesia sedang terjerumus ke dalam situasi yang justeru bertolak belakang dengan idealismenya.

*****

Pada waktu bangsa Indonesia memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, nasionalisme telah berkembang sebagai wacana ideologi politik yang mampu membakar semangat para pejuang maupun rakyat pada umumnya. Tetapi perlu disadari bahwa Proklamasi Kemerdekaan yang telah memberikan kemerdekaan politik bagi Indonesia, tidak dengan sendirinya mampu menghapus secara sekaligus sisa-sisa kekuatan maupun mental dan budaya kolonial (dan feodal) yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat. Sisa-sisa tersebut merupakan “virus” yang akan mengganggu pengembangan dan pembudayaan nasionalisme Indonesia. “Virus” tersebut serta timbulnya berbagai gerakan separatisme dan pergolakan politik yang diantaranya juga didukung kekuatan asing pada awal kemerdekaan membuat perkembangan nasionalisme Indonesia yang belum terhayati secara kultural mengalami goncangan, sehingga tidak mampu mengendap ke dalam dimensi yang lebih transedental untuk melahirkan nilai-nilai kehidupan yang membudaya. Sedangkan tumbuhnya multi partai yang melahirkan persaingan dan pertikaian yang sangat tajam antar golongan telah menekan nasionalisme Indonesia menjadi mengerucut dan cenderung untuk sekedar menjadi identitas suatu kekuatan politik. Belum berkembangnya penghayatan kultural atas nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya serta menyempitnya makna karena eksklusivisme yang menonjol, membuat pemahaman atas nasionalisme Indonesia menjadi kering dan kerdil, sehingga sangat rentan terhadap setiap hantaman dan pendistorsian.

Karena melihat kondisi yang demikian itulah kiranya Bung Karno lalu mencanangkan program nation and character building dengan keyakinan bahwa terbentuknya bangsa dan watak bangsa (dengan kata lain : bangsa yang berkepribadian nasional) akan melahirkan tenaga yang dahsyat dalam perjuangan untuk mencapai cita-cita nasional. Tetapi sebelum program tersebut terlaksana dengan baik, terjadilah malapetaka nasional. Meletusnya Gestok yang telah mengantarkan lahirnya Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto membawa perubahan kebijakan yang sangat mendasar di negeri ini.

*****

Dibawah kekuasaan Orde Baru, nasionalisme balikkan menjadi loyalitas kepada penguasa yang otoriter dan represif, sehingga demokrasi dan kemanusiaanpun juga menjadi terbungkam. Tangan berdarah yang mengantarkan kelahirannya, tetap membasahi seluruh perjalanan Orde Baru. Ketika open door policy dilaksanakan dan pembangunan dijadikan ideologi dengan menggantungkan diri pada modal asing, penetrasi kebudayaan mulai dari berkonsumsi fried chicken sampai dengan pola berpikir melanda ke semua lapisan masyarakat. Pola hidup hedonistik yang konsumtif merebak. Kepercayaan diri runtuh dan demoralisasi merajalela. Pragmatisme, semangat plagiat dan kebudayaan dekaden berkembang dengan pesatnya. Maka terbuktilah bahwa nasionalisme yang baru berkembang sebagai ideologi politik, retorika dan simbol, serta belum terhayati secara kultural tergoncang dengan hebat, bagaikan kehilangan makna dan daya.

Taktik menabukan dialog tentang SARA sebagai cara untuk menguasai elemen-elemen dalam kehidupan masyarakat, ternyata menimbulkan api dalam sekam yang kemudian berkobar (dikobarkan?) pada akhir masa kekuasaan Orde Baru, menjalar sebagai konflik horisontal. Sedangkan kesenjangan antara Pusat dan Daerah serta antar kelas sosial memicu timbulnya konflik vertikal. Situasi demikian dimanfaatkan dengan licik oleh kaum separatis dan (memakai istilah Gus Dur) tangan-tangan jahat serta campur tangan asing untuk lebih memporak porandakan Indonesia yang sedang menghadapi krisis multi dimensional. Berbagai tindak kekerasan merebak dan darahpun mengalir, sehingga menimbulkan citra seolah-olah bangsa Indonesia adalah bangsa barbar. Maka lahirlah tragedi kemanusiaan bersama keruntuhan adab dan budaya.

Menghadapi kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut, para elite politik bukannya mengkonsolidasikan diri untuk membangun kesadaran kolektif dengan mengedepankan kepentingan nasional, tetapi justeru semakin menonjolkan eksklusivisme pribadi, kelompok, golongan, daerah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan SARA. Adalah suatu ironi bagi suatu bangsa dan negara yang telah merdeka selama lebih dari lima puluh tahun, masih mempermasalahkan bentuk negara, UUD, bahkan dapat diduga pada saatnya akan mempermasalahkan pula dasar negara. Kesepakatan founding fathers yang merupakan kristalisasi dari aspirasi bangsa dan rakyat Indonesia serta segala pengorbanan untuk mewujudkannya, terasa dicampakkan begitu saja.

*****

Kini Indonesia telah terjerembab ke dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Hutang yang bertumpuk, sumber daya alam yang telah terkuras, demoralisasi yang merebak, porak porandanya semua aspek kehidupan, adalah beban yang sangat berat untuk disandang. Semua itu dapat terjadi karena adanya keingkaran terhadap nasionalisme Indonesia, terhadap jiwa dan cita-cita Proklamasi. Dalam keadaan demikian kita harus menghadapi arus globalisasi dengan perdagangan bebasnya yang terus menekan. Oleh karena itu untuk dapat membebaskan diri dari keterpurukan serta menegakkan kembali jiwa dan cita-cita kemerdekaan Indonesia, tidak ada alternatif lain selain harus mengkonsolidasikan seluruh kekuatan nasional dengan memaknakan dan menegakkan kembali nasionalisme Indonesia. Bukan hanya sebagai simbol, retorika dan wacana ideologi politik, melainkan harus sampai pada tingkat penghayatan budaya untuk mewujudkan tata-nilai ke dalam sikap hidup, perilaku, dan identitas nasional.

Agar tidak terjebak hanya dalam suatu retorika, maka disamping adanya rumusan filosofis diperlukan pula penjabaran di tingkat praktis untuk disosialisasikan melalui segala media yang memungkinkan. Contoh pengembangan tata-nilai yang sangat sederhana dapat kita saksikan di Singapura. Etika berlalu-lintas telah mulai diperkenalkan kepada murid Taman Kanak-kanak. Kiranya kita dapat mulai menanamkan kecintaan terhadap tanah air, terhadap sesama manusia, saling hormat antar agama, dan selanjutnya. Nation and character building perlu dilaksanakan dengan sistematis dan intensif.

Disamping itu harus ada sikap tegas terhadap semua faktor yang menghambat dan menghalangi. Eksklusivisme pribadi, kelompok, golongan, suku, daerah dan sikap sektarian atau primordial lainnya harus dijauhkan dengan mengedepankan kepentingan nasional. Hal-hal yang bersifat diskriminatif harus dihilangkan, misalnya aspek yang berbau SARA dalam administrasi kependudukan dan kepegawaian. Sedangkan terhadap kaum separatis harus benar-benar ada tindakan yang tegas. Di negara manapun di dunia, termasuk negara yang paling liberal sekalipun, separatisme akan selalu ditumpas, apabila perlu dengan kekerasan.

Kesediaan untuk memahami bahwa nasionalisme, atau lebih konkrit lagi nasionalisme Indonesia, bukan sekedar sebuah simbol dan aliran politik yang dianut oleh suatu golongan tertentu, melainkan suatu ideologi dan moralitas yang ingin mengangkat harkat hidup bangsa Indonesia secara keseluruhan dalam tata nilai sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 45, merupakan langkah yang sangat positif untuk mengatasi segala permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mencapai harapan dan cita-citanya.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: