Parpol Baru Coba Mencari Peluang

Oleh: M Hernowo
Verifikasi partai politik yang tengah dilakukan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menandakan dimulainya secara resmi langkah partai politik baru untuk mengikuti Pemilihan Umum 2009. Namun, dari partai baru yang jumlahnya lebih dari 100 itu, berapa yang kira-kira dapat berbicara banyak di Pemilihan Umum 2009?

Untuk menghadapi verifikasi yang merupakan ujian pertama ini, para pengurus parpol baru telah melakukan sejumlah persiapan. Mereka mulai melengkapi kepengurusan di daerah hingga membangun koalisi, seperti yang dilakukan Partai Rakyat Desa Nusantara dan Partai Indonesia Tanah Air Kita pada 11 Januari lalu. Koalisi ini diharapkan membantu kedua parpol itu untuk lolos verifikasi.

Di saat yang hampir sama, sejumlah parpol baru juga membangun aliansi bernama Aliansi Partai Politik untuk Keadilan. Aliansi ini dimaksudkan untuk memperjelas proses dan prosedur verifikasi yang hingga Januari lalu masih terkesan belum jelas.

Namun, ada juga parpol yang sudah siap dan yakin lolos verifikasi, seperti Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).

”Jika hanya lolos verifikasi, kami yakin bisa melakukannya,” kata Idham Cholied, sekretaris jenderal dari partai yang didirikan di Pondok Pesantren, Langitan Tuban, Jawa Timur, pada 21 November 2006 itu.

Keyakinan itu muncul karena kepengurusan partai yang didirikan sejumlah kiai ini sudah ada di 33 provinsi dan 411 kota/ kabupaten atau 88 persen dari 466 kota/kabupaten yang ada di seluruh Indonesia.

Bahkan, Rois Dewan Mustasyar Dewan Pengurus Pusat PKNU KH Ma’ruf Amin telah memasang target pada Pemilu 2009, yaitu mendapat 99 kursi di DPR. ”Itu keyakinan kami,” jawab Amin soal perhitungan dari target tersebut.

Muchtar Pakpahan, Ketua Umum Partai Buruh, juga sudah memasang target mendapat 5 persen suara. Target ini jauh di atas perolehan suara mereka pada Pemilu 2004, yang saat itu bernama Partai Buruh Sosial Demokrat, yaitu 0,64 persen suara. Target 5 persen ini berdasarkan data anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang menurut mereka berjumlah 1,7 juta orang.

Jika target 5 persen suara itu tidak tercapai, Partai Buruh mungkin tidak akan mengikuti Pemilu 2014. Sebab, saat itu Pakpahan sudah berumur 61 tahun. ”Rasanya, sudah terlalu tua jika saat itu saya harus mengorganisir partai lagi untuk ikut pemilu,” kata Pakpahan. Dia mengaku mendirikan Partai Buruh karena melihat belum ada partai di Indonesia yang berpaham negara kesejahteraan.

Target sejumlah parpol baru itu bisa saja langsung menguap jika mereka tidak lolos verifikasi yang dilakukan Departemen Hukum dan HAM dan selanjutnya oleh Komisi Pemilihan Umum.

Namun, jika melihat hasil sejumlah survei, secara sekilas rasanya sah-sah saja jika parpol baru itu memasang target tinggi pada Pemilu 2009. Sebab, sekarang masih banyak orang yang diduga belum menentukan parpol yang akan dipilih di pemilu.

Dugaan ini muncul, misalnya, jika melihat hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 25 September-2 Oktober 2007. Dalam survei itu ditemukan ada 29 persen responden yang tidak menjawab atau menjawab tidak tahu saat ditanya parpol yang akan dipilih jika pemilu dilakukan pada hari itu.

Persentase itu jauh di atas responden pemilih PDI-P yang dari survei itu merupakan partai terbesar dengan 20 persen dan Partai Golkar yang memperoleh 17,5 persen.

Hasil yang tidak jauh beda juga diperoleh LSI dalam survei 18-27 Desember 2006. Saat itu, 24,2 persen responden belum menentukan parpol yang akan dipilih jika pemilu dilakukan hari itu. Persentase tersebut juga di atas perolehan Partai Golkar yang saat itu merupakan partai terbesar dengan 20,7 persen dan PDI-P dengan 15,8 persen.

Namun, hasil survei Indo Barometer pada akhir tahun 2007 menunjukkan, 8 dari 10 responden menilai jumlah parpol di Indonesia saat ini sudah terlalu banyak. Bahkan, bagian terbesar responden berpendapat, jumlah parpol ideal adalah lima (24,0 persen), tiga (21,6 persen), dan 10 (18,3 persen).

Jika dicermati, sebenarnya ada garis permasalahan yang sama dari hasil survei oleh LSI dan Indo Barometer ini.

Masalah itu adalah rendahnya kepuasan mayoritas responden atas kinerja parpol. Sebab, selama ini parpol dinilai tidak bermanfaat nyata dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Parpol lebih menonjol dalam memperjuangkan kepentingan partai dan pengurusnya serta memperebutkan kekuasaan.

Masalah itu yang membuat sebagian responden dari survei yang dilakukan kedua lembaga itu merasa jumlah parpol terlalu banyak, namun juga belum menentukan parpol yang akan dipilih dalam pemilu. Sebab, belum ada parpol yang dinilai ideal oleh sebagian responden.

Oleh karena itu, menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, jika sekarang masih banyak orang yang ramai-ramai membuat parpol, itu karena masih kuatnya ego sektoral di sebagian elite politik dan kurangnya rasionalitas politik.

Sebab, lanjut Qodari, jika dilihat dari aliran politik di Indonesia yang sebenarnya hanya empat, parpol seharusnya memang tidak banyak. Keempat aliran politik itu adalah Islam, Kristen, nasionalis, dan sosial demokrat. Islam sekarang dibagi dua, yaitu tradisional yang selama ini cenderung dilihat diwakili PKB dan PPP serta modern yang banyak tampil dalam sosok PKS dan PAN.

Kriteria ideologi itu hampir sama dengan yang dilakukan Herbert Feith, indonesianis dari Monash University Australia, ketika melihat pembagian aliran politik Indonesia pada 1945-1966. Saat itu, dia melihat ada lima aliran politik di Indonesia, yaitu nasionalis radikal, tradisional Jawa, Islam, komunis, dan sosial demokrat.

Bima Arya Sugiarto, Direktur Eksekutif Lead Institut, juga memperkirakan, meski sudah ada lebih dari 100 parpol baru yang terdaftar, jumlah parpol peserta Pemilu 2009 akan hampir sama dengan peserta Pemilu 2004, yaitu sekitar 24 parpol.

Keadaan ini, lanjut Bima, disebabkan empat hal, yaitu makin ketatnya persyaratan verifikasi, kondisi ekonomi secara umum yang membuat terbatasnya dana, adanya sentimen negatif masyarakat terhadap parpol yang membuat mereka sulit memobilisasi jaringan secara nasional, serta langkanya simbol atau ikon alternatif.

”Untuk lolos verifikasi dan kemudian mendudukkan wakilnya di parlemen, parpol baru harus punya dana yang cukup, jaringan pemilih tradisional, dan figur alternatif. Parpol yang punya ketiga hal itu saya lihat tidak banyak,” kata Bima.

Namun, Bima menduga keadaan ini tidak berarti penyederhanaan parpol secara ekstrem akan terjadi pada Pemilu 2009. Sebab, parpol yang dapat mengirimkan wakilnya di parlemen diperkirakan masih akan sekitar 10 parpol.

Persebaran suara tetap akan terjadi karena partai besar seperti Golkar dan PDI-P diperkirakan juga akan mengalami penurunan dukungan.

sumber : Kompas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: